PERAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak) - TENTRI OMAMI, S.H NPM. A2021151007, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peran pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (studi pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam realitanya, peran partai politik di Kota Pontianak dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik; (b) pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai; dan (c) kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah: (a) mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan; dan (b) menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan. Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik, Perempuan, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender. ABSTRACT This thesis discusses the role of political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Parties (study on DPC PDI Perjuangan Party, DPC Demokrat Party, and DPC Golkar Party in Pontianak City). In addition, it also aims to reveal and analyze the role of political parties in conducting political education for women based on the principles of justice and gender equality, the factors that cause political parties not to play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality , As well as strategic steps to be taken by political parties in optimizing political education for women based on the principles of justice and gender equality. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that in reality, the role of political party in Pontianak City in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Party is still not optimal. The factors that cause political parties do not play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality in Pontianak are as follows: (a) lack of budget to conduct political education; (b) political education is more focused on party cadres; and (c) lack of political awareness of women in Pontianak City. Strategic measures taken by political parties in optimizing political education for women based on the principle of justice and gender equality are: (a) to invite women to participate in political education organized for party cadres, thereby saving the budget for the provision of education Politics for women; and (b) appeal to party cadres residing in sub-districts and sub-districts to provide political education for women through meetings at RT, RW levels and in religious activities. Keywords: Role, Political Parties, Political Education, Women, Principles of Justice and Gender Equality.