PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK - YULIANA EKAWATI, A. SH, A.2021131094, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis focuses on the legal protection of street children by the city of Pontianak in the review of Regional Regulation Pontianak Nomor 3 2014 on the Implementation of Child Protection. Author of the study using sociological obtained legal research conclusions: 1). that form the legal protection provided by the city government pontianak against street children, generally occurs when children are involved or snagged criminal matters. For instance the rehabilitation of children who are addicted to drugs, advocating for children who commit offenses or have been victims of violence either physical or psychological, or it could be also due to the sale of children under age to perform prostitution and others. However, if children are not stuck way about anything, it seems less concerned Pontianak city government. It can be seen still eksisnya street children is that every day both day and night can be seen without any supervision from the municipality ponrtianak in this case the relevant agencies. 2). that the factors that cause Pontianak city government has not been optimal in gave the legal protection of street children is Weak supervision by the relevant agencies. Lack of coordination among agencies. Lifestyle Street Children. Non-Residents Pontianak. 3). strategic steps taken by the city government is the protection of children into separate program as outlined in RPJPD and RPJMD, but the program is at the level of less implementative translated by an agency or institution that is authorized, the tasks and functions of child protection. this is because there is no action or action carried out by the agency Agency for Human Empowerment of women, Kids and Family Planning. (BPMPAKB) against street children. The suggestions are: 1). berkoordianasi supervision by the relevant agencies so that street children obtain legal protection like like a child and does not become street children lagi.2). enhance the role of non-governmental organizations that concern about the street children.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan oleh pemerintah kota pontianak di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidak tersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota ponrtianak dalam hal ini instansi yang terkait. 2). bahwa faktor-faktor penyebab pemerintah kota Pontianak belum optimal dalam meberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan adalah Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Kurangnya koordinasi antar instansi. Perilaku Hidup Anak Jalanan. Bukan Penduduk Kota Pontianak. 3). langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah kota adalah perlindungan anak menjadi program tersendiri yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD, akan tetapi program ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang diberi wewenang, tugas dan fungsi mengenai perlindungan anak. hal ini disebabkan tidak ada action atau tindakan nyata yang dilakukan oleh badan yakni Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana.(BPMPAKB) terhadap anak-anak jalanan. Saran-saran adalah : 1). dilakukan pengawasan dengan berkoordianasi dengan instansi-instansi terkait agar anak-anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum bagai layaknya seorang anak dan tidak menjadi anak-anak jalan lagi.2). meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap anak-anak jalanan.