PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI KABUPATEN SANGGAU) - WENDI VERY NANDA, SH NIM A. 2021141037, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
AbstrakPenelitian ini mengangkat masalah â€œPeran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Dalam Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kabupaten Sanggau)â€Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya dari segi hukum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dipahami oleh masyarakat, faktor penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yang secara kualitas maupun kuantitas belum memenuhi standar, sarana/ fasilitas pendukung yang belum memadai, kondisi masyarakat yang belum memahami pentingnya tujuan peraturan daerah tersebut, serta faktor kebudayaan masyarakat yang masih menganggap aturan tersebut tidak penting.Rekomendasi yang diberikan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau harus diubah dari tipe B menjadi tipe B yang dipimpin oleh seorang kepala satuan eselon II. Dengan demikian pembagian tugas kepada bidang-bidang menjadi lebih teratur dan memiliki personil yang lebih banyak. Selain itu Kepala daerah harus mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dari segi anggaran yang sesuai, sarana dan prasarana pendukung yang menunjang serta kualitas dan kuantitas personil yang sesuai yang ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau perlu menerapkan reward bagi and punishment bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau, agar dapat meningkatkan kedisiplinan kinerja dalam menegakkan peraturan daerah.Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki LimaAbstractThe research raises the problem of