KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN - Muchlis DP (Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2011)
Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi demi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Capaian Kinerja Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas layanan serta mutu pendidikan dasar. Penelitian ini mengunakan paradigma deskriptif kuasi kualitatif dengan pendekatan Evaluasi Formatif, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, quesioner, observasi dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) telah berada di atas rata-rata nasional. Pada aspek kualitas layanan pendidikan menunjukkan bahwa, fasilitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan tenaga termasuk kualifikasi dan standar kompetensi guru relatif belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Pada aspek peningkatan mutu dengan indikator Ujian Nasional (UN), menunjukkan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Strategi dan program percepatan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar, dapat dilakukan melalui model-model pengembangan pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, penggabungan sekolah, Sekolah Dasar Satu Atap, Sekolah Inklusi, SMP Terbuka dan Kelas Layanan Khusus. Untuk mencapai target dan standar tersebut diperlukan peningkatan kompetensi stakeholder pendidikan, membangun akses komunikasi yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara effektif. Implikasi kebijakan tersebut berdampak kepada penataan sistem penganggaran pendidikan, peningkatan kompetensi SDM pendidikan dan penataan struktur kelembagaan pendidikan di Kota Makassar.Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan Pendidikan