PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PROSES PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK - Utami, Anastastia Ria; Cahyaka, Hendra Wahyu (Rekayasa Teknik Sipil, 2017)
E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Pada tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang menggantikan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konvensional. Pengadaan dengan sistem e-procurement diharapkan dapat meminimalisir adanya KKN, sehingga unit layanan pengadaan harus sesuai dengan ketentuan pengadaan pemerintah. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 pelaksanaan pelelangan secara elektronik tidak menyeluruh sehingga disebut semi e-procurement. Pada tahun 2012 hingga sekarang penerapan pada sistem pengadaan menjadi full e-procurement pada semua proyek pemerintah di Indonesia. Menurut LKPP pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional dinilai lambat, pengadaan dengan sistem e-procurement diharapkan dapat mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-procurement pada proses pengadaaan pekerjaan konstruksi. Penelitian ini dilakukan pada instansi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisa berdasarkan kesesuaian ULP dan tahapan pelaksanaan pengadaan terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya, serta efisiensi waktu e-procurement dibandingkan dengan pengadaan secara konvensional berdasarkan ketentuan pengadaan pemerintah. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ULP Pemerintah Kabupaten Gresik telah sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya. Tahapan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi juga telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Pengadaan dengan sistem e-procurement lebih efisien dibandingkan pengadaan konvensional berdasarkan ketentuan pengadaan pemerintah, karena perhitungan waktu pada e-procurement berdasarkan hari kalender, sedangkan pengadaan konvensional berdasarkan hari kerja. Kata Kunci: E-Procurement, Pengadaan konvensional, Unit layanan pengadaan, Tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Efisiensi waktu. E-procurement is a procurement process that refers to the use of the Internet as information and communication facilities. In 2010, the Guidelines for Procurement of Goods or Services refers to the Presidential Regulation No. 54 Year 2010 which concerning Guidelines for Procurement of Goods or Services electronically that replaces Regulation No. 80 Year 2003 on the Guidelines for conventionally Procurement of Government Goods or Services. Procurement with E-procurement system is expected to minimize the existence of corruption, collusion, and nepotism. Therefore, the procurement units should conform to the provisions of government procurement. In 2010 up to 2012, the implementation of electronic auctions is not comprehensive, so it is called semi E-procurement. By 2012 until now the implementation of it becomes a full E-procurement in all Indonesia?s government projects. According to LKPP, the conventionally procurement of goods or services assessed slow, procurement with E-procurement system is expected to improve the performance of human resources in the procurement process. This study aims to determine the implementation of E-procurement in the process of providing the construction works. This study was conducted at the procurement units of district government Gresik. The method used in this study was descriptive qualitative. Data collection techniques in this study was observation, interviews, and documentation. Then, data analyzed based on the suitability of ULP and the phase of the procurement to the Presidential Regulation No. 54 of 2010 and its changes and derivatives regulation, as well as e-procurement time efficiency compared with conventional procurement under the provisions of government procurement. The result of this study showed that ULP of distric government Gresik is accordance with the provisions of Presidential Regulation No. 54 year 2010 along with the changes and its derivatives regulation. The stages of procurement process in the construction work has been conform with these provisions. It concluded that procurement that is conducted by using E-procurement system is more efficient than conventional under the provisions of government procurement, because the calculation time on E-procurement based on calendar days, whereas conventional procurement based on weekdays. Keywords: E-Procurement, conventional procurement, procurement services unit, phase of the construction work, time efficiency.