KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG DAN DAMPAKNYA DI SURABAYA TAHUN 1950-1955 - SUKAINAH (Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA, 2016)
Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sedikit banyak masih dibawah kendali asing. Untuk itu pemerintah ingin mewujudkan perekonomian dengan meningkatkan peran serta rakyat Indonesia atau disebut ekonomi nasional. Untuk mewujudkan ekonomi nasional tersebut, salah satu upaya pemerintah dengan menerapkan kebijakan ekonomi Benteng di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Surabaya. Surabaya sebagai kota dagang dan pelabuhan serta kota terbesar kedua Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut tentunya akan mempengaruhi kehidupan ekonomi di Surabaya. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan ekonomi Benteng (2) Bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya (3) Bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi Benteng terhadap pengusaha pribumi dan non-pribumi di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai pengaruh kebijakan ekonomi Benteng terhadap ekonomi dan perkembangan para pengusaha di Surabaya. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan ekonomi Benteng. Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka menciptakan pengusaha pribumi Indonesia dengan pemberian lisensi impor dan kredit. Para pengusaha di Indonesia tidak berkembang, kedudukannya kurang mampu dalam menyusun kekuatan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pengusaha Indonesia umumya berpendidikan rendah sehingga kemajuan dalam mengembangkan usahanya kurang maksimal. Mereka tidak mampu menghadapi kekuatan pengusaha-pengusaha Barat yang modalnya besar dan modern. Karena hal itu pengusaha di Indonesia sangat bergantung pada pemerintah. Kebijakan ekonomi Benteng difokuskan pada sektor perdagangan impor karena lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah dan paling cocok untuk memajukan pengusaha pribumi karena membutuhkan modal yang sedikit. Pelaksanaan ekonomi Benteng di Surabaya tidak jauh berbeda dengan nasional. Kebutuhan untuk impor Benteng di Surabaya hanya bisa dilayani di KPUI Jakarta karena pada awal penerapannya jumlah importir Benteng masih sedikit dan agar para importir Benteng bisa lebih mandiri.Pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Para pengusaha pribumi tidak mempunyai banyak pengalaman dan skill serta tidak mampu memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akibatnya banyak bermunculan pengusaha aktentas dan muncul sistem Ali-Baba. Kebijakan ini juga menimbulkan diskriminasi terhadap para pengusaha non-pribumi khususnya Tionghoa, mereka kesulitan mengimpor barang karena lisensi impor hanya diberikan kepada pengusaha pribumi. Meski dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan, namun berhasil membentuk pengusaha pribumi yang kuat walupun jumlahnya sedikit Kata kunci: kebijakan ekonomi Benteng, Surabaya, ekonomi