POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN (Tinjauan tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman setelah dikeluarkannya UU No.48 tahun 2009) - Priyadi, Aris (Cakrawala Hukum, 2013)
Berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 (1) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan umum UUD 1945, adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).Dalam penjelasan selanjutnya ditentukan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Adapun salah satu ciri negara hukum adalah: adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.Dengan demikian sejalan dengan ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan diundangkannya UU no 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,Pasal 1 menentukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal tersebut lebih dipertegas lagi setelah amandemen ketiga UUD 1945 , di mana dalam Pasal 24 (l)ditentukan bahwa: kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam perkembangannya ketentuan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut pada saat diuandangkannya UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman belum dapat dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa: badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 (1) yaitu peradilan umum, peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, organisatoris, administrative dan finansiil ada dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Sehingga peluang campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman (dalam hal ini pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung sangat terbuka yang akibatnya menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya dengan diundangkannya UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal organisasi, administrasi dan finansiil hakim di semua lingkungan peradilan berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung, sehingga diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain (yang berperkara) dan putusannya akan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dengan diundangkannya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan penyempurnaan dari UU No 4 tahun 2004. Kata kunci:Kemandirian, Kekuasaan Kehakiman.