EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR REJOMULYO KOTA SEMARANG - Samahita, Randi; Herawati, Nunik Retno (Journal of Politic and Government Studies, 2019)
Metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah metode kualitatifdeskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dasarpenulis menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin mengetahui dan menganalisis secaramendalam tentang apa saja penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarangsementara proses revitalisasi pasar Rejomulyo Baru sudah dilaksanakan. Selain itu penulis juga inginmengetahui apa saja tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang selaku pelaksana danpenanggungjawab dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Relokasipedagang adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk memindahkan pedagang dari suatutempat ke tempat lain. Relokasi pedagang merupakan bagian dari revitalisasi pasar dimana biasanyarelokasi pedagang dilakukan untuk memindahkan pedagang dari pasar lama yang sudah kumuh kepasar baru yang lebih baik dari hasil revitalisasi pasar. Salah satu pasar tradisional yang telahdilakukan revitalisasi dan relokasi pedagang adalah pasar Rejomulyo Semarang. Program kebijakanrelokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan kebijakantersebut tidak berjalan dengan baik dan timbul permasalahan. Penyebab permasalahan yang timbulakibat pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu tidak adanya partisipasi dari pedagang pasar Rejomulyo.Hal ini terjadi karena Dinas Perdagangan Semarang selaku eksekutor dari kebijakan tersebut kurangdalam memberikan sosialisasi atau diskusi dengan pedagang dan Dinas Perdagangan Semarang tidakbisa mengatur pedagang agar melakukan hal yang diinginkan, sehingga pedagang tidak mengetahuibagaimana struktur bangunan pasar Rejomulyo Baru yang akan dibangun maupun proses relokasipedagang yang akan dilakukan. Tindakan Dinas Perdagangan Semarang dalam membuat pedagangagar bersedia direlokasi merupakan tindakan koersif, dimana Dinas Perdagangan Semarang memutusaliran listrik dan mengerahkan kepolisian. Selain itu tidak adanya faktor kepemimpinan antaraPemerintah Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Semarang membuat permasalahan sulitdiselesaikan.