ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati) - Rizky Fajar Wibowo; Dewi Rostyaningsih (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2016)
Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan. Semakin berkembangnya pembangunan perumahan di wilayah Kota Semarang, maka akan semakin luas kebutuhan akan lahan sebagai sarana bagi pembangunan perumahan yang bersangkutan. Permasalahan alih fungsi lahan yang makin marak di Kota Semarang, bencana tanah longsor Trangkil, peningkatan lahan kritis dan banyaknya ruang terbuka hijau yang di alih fungsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Semarang. Data yang didapat dari narasumber digunakan untuk melihat setiap aktor-aktor implementasi dari segi kepentingan (interest) dan kekuasaan/pengaruh (power) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peran aktor dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari setiap aktor berbeda-beda dilihat dari kepentingan dan pengaruh/kekuasaan sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 kategori aktor, Pemain Kunci/Key Players yang terdiri Bappeda dan Dinas Tata Kota Perumahan, kategori Pendukung/Contest Setter yakni Konsultan Jasa, Subjects terdiri dari aktivis lingkungan dan Satpol PP, dan Pengikut Lain terdiri dari masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan. Keberhasilan seorang aktor juga dilihat dari partisipasi aktor, perspektif aktor, aksesibiltas aktor, dan penentuan tindakan. Pemahaman mengenai kebijakan pada masyarakat ditemukan sangat kurang dalam keterlibatan pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Semarang. Penelitian ini menghasilkan masukan atau saran kepada pemerintah dalam keberhasilan pencapaian pelaksanaan kebijakan tata ruang. Perlu partisipasi dari semua aktor implementasi kebijakan dan menjaga koordinasi dari semua aktor yang terlibat. Memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intens.