MANAJEMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG - Farid Kharisma; Endang Larasati Setyaningsih; Susi Sulandari (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2013)
﻿Berdasarkan potensi yang dimiliki, Kabupaten Semarang mempunyai prospek yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan daya saing daerah baik di tingkat regional maupun nasional, khususnya beberapa komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif pada sektor pariwisata, namun hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal, hal ini menunjukkan bahwa upaya dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang belum maksimal. Sebagai gambaran banyaknya pendapatan dari sektor pariwisata Kabupaten Semarang pada semester pertama tahun 2012 telah mencapai 55 persen atau Rp 1,4 miliar dari total target sebesar Rp 2,5 miliar. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2011 yang hanya mencapai 70 persen atau 1,8 miliar dari target sebesar Rp 2,3 miliar.Namun kesuksesan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam meraup pendapatan bukanlah satu-satunya tolok ukur suatu keberhasilan dalam pengembangan pariwisata, melainkan proses manajerial yang sempurna dan kompeten lah yang menjadi tolak ukur keberhasilan.Hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa manajemen pengembangan pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan di perencanaan anggaran dan pengorganisasasian dimana kurangnya pegawai berlatar belakang pendidikan pariwisata serta pembagian beban tugas yang diterima para pegawai masih kurang proporsional hal ini disebabkan karena banyaknya beban tugas tetapi tidak ditunjang dengan banyaknya personil..Saran dari hasil penelitian ini adalah untuk perencanan anggaran agar terus mengupayakan pengajuan anggaran ke segala pihak terutama pemerintah provinsi dan pusat untuk pengembangan pariwisata. Untuk pengorganisasian pegawai diberikan diklat khusus atau seminar tentang kepariwisataan dan beasiswa pariwisata untuk pegawai berprestasi serta mengupayakan usulan pemenuhan Sumber Daya Manusia melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).