PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG - Florianus (Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2019)
Abstract: It is realized that the condition of the implementation of public services is still faced with a system of government that has not been effective and efficient and the quality of the human resources of the apparatus is inadequate. It is seen that there are still many complaints from the public both directly and through mass media such as complicated procedures, there is no certainty about the period of completion, the costs that must be spent, non-transparent requirements, the attitude of officers who are less responsive and so on, so that raises an unfavorable image of the government (Surdjadi 2012). Type of research uses a qualitative approach with descriptive type, techniques used in data collection: observations, interviews, documentation, data analysis techniques: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Testing the validity of the data: data complexity test, transfebility testing, reliability testing, objectivity testing. The results of the research on the application of the transparency principle in resident card service at the civil service office and Malang city civil registration are good, starting from the service process, cost transparency, time, technical transparency and requirements, stages and procedures, and responses from service providers. Supporting supporting factors are the ability of professional apparatus resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, the impact of these factors is that organizational performance is getting better, while the inhibiting factors are network problems, and the existence of people who are negligent in fulfilling service procedures.Keyword: Service Transparency Service Of Identity Cards.Abstrak: Dalam sistem pelayanan publik masih seringkali dihadapkan pada beberapa masalah mulai dari sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai sehingga proses pelayanan tidak berjalan semaksimal mungkin, Hal masih banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masa seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah (Surdjadi 2012:62). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dekriptif, teknik digunakan dalam pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi,teknik analisa data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data: uji krebilitas data, pengujian transfebility, pengujian reabilitas, pengujian obejektivitas. Hasil dari penelitian penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan kartu tanda penduduk di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang sudah baik, mulai dari proses pelayanan, tansparansi biaya, transparansi waktu, teknis dan persyaratan, tahapan dan prosedur, dan tanggapan dari aparatur pemberi pelayanan. Faktor pendukung pendukungnya adalah kemapuan sumber daya aparatur yang professional, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dampak dari faktor tersebut adalah kinerja organisasi semakin baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah adalah masalah jaringan, dan adanya oknum masyarakat yang lalai dalam memenuhi prosedur pelayanan.Kata Kunci: Transparansi, Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk