PERAN ETIKA POLTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK - Paulus I. Funome; Willy Tri Hardiyanto; Dody Setyawan (Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2015)
Abstract: Political ethics is an effort that enables social institutions distributes rights and fundamental duties and determines the division of benefits in social collaboration. The justice directed does not want to remove the inequalities of justice and balance. The formulation of public policy is a policy or rule made by the government as a policy maker to achieve certain goals in building society and governance. This study used descriptive qualitative research, by executing steps of data collection through observation, interview, and in-depth documentation with field informants obtained by purposive sampling and snowball technique. From the research that has been conducted, it is obtained conclusions: 1. The role of political ethics done in public policy formulation done in Malang City has essence and aim to meet the society’ wishes, but all that was done by the people's representatives have not achieved what is wished by the people. 2. The factors supporting the role of political ethics in public policy formulation cover: external conditions faced by the agencies or institutions that do not cause nuisance or serious constraints, deep understandings and consensus on the wished objectives, and tasks specified and placed in the proper order and perfect communication and coordination. 3. Inhibiting factors of political ethics in public policy formulation process include: availability of budget for a minimal policy, lack of adequate research data (research) regarding community needs, policy sometimes made on behalf of the interests of either unilateral or stakeholders in the public interest without notice. Keywords: Political Ethics, Policy Formulation, Supporting, Inhibiting Abstrak: Etika politik merupakan upaya yang memungkinkan institusi-institusi sosial mendistribusikan hak-hak dan kewajiban dasariah serta menentukan pembagian keuntungan hasil kerja sama sosial. Keadilan yang diarahkan bukan ingin menghapus ketidak samaan terjadinya keadilan dan keseimbangan, Perumusan kebijakan publik merupakan kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam membangun masyarakat maupun pemerintahan. Dalam penelitian ini merupaka metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh dengan teknik porposif sampling dan snowball. Dari penelitian yang telah dilaksanakan telah diperoleh suatu kesimpulan: 1. Peran etika politik yang dilakukan dalam perumusan kebijakan publik yang dilakukan di kota malang memiliki esensi dan bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat, namun semua yang dilakukan oleh para wakil rakyat belum tercapai apa yang diinginkan oleh rakyat. 2. Faktor pendukung peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi yang tidak menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan yang diinginkan, tugas-tugas dirinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat serta komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 3. Faktor penghambat etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi ketersediaan anggaran bagi proses penyusunan kebijakan yang minim, minimnya ketersediaan data hasil penelitian (research) mengenai kebutuhan masyarakat, kebijakan terkadang dibuat atas kepentingan sepihak atau kepentingan salah satu komponen stakeholders saja tanpa melihat kepentingan public. Kata kunci: Etika Politik, Perumusan Kebijakan, Pendukung, Penghambat