TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA - Maryeta Ernesta Ndiki (Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2016)
Abstract: Transpararency and accountabilities are the part of pricinciples in actualizing the good governance. The badness of public service quality caused of service-supply is not transparent and accountable yet in supplying the public service. One of service which is given by government is the service in permission side. Eventough, in Batu city also give the permission-service, such as: Permission in buildingsupply (IMB) which is arranged in PERDA No. 4 year 2011. So, this research purposed to know and describe about the transparency, accountabilities and problems in processing the IMB in Batu city. The writer used the qualitative method of research. The data source was from the primary and secondary data. The data collecting used observation, interview and documentation. The choosen respondent used snowball sampling. Analysis and Reduction, Presentation and Result-taking. The data validation used triangulation technique. The result of the research mentioned that the permission-service done by Badan Penanaman Modal (BPM) Batu city has been transparent but there was not the accountabilities yet. The problem were the minus of operational items. The number of workers which was not quote yet. Also it was not sufficient with the room preserved. There was still the discrimination in service and the minus of the person who process the IMB. So that, the service could not actualize the service excellent. Keywords: Transparency, Accountability, Service Excellence Abstrak: Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain disebabkan oleh penyelenggara pelayanan yang belum transparan dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu pelayanan dibidang perijinan. Tidak terkecuali Kota Batu yang juga memberikan pelayanan perijinan diantaranya yaitu pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam PERDA No. 4 Tahun 2011. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas dan hambatan yang ada dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Batu. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Penentuan responden yaitu snowball sampling. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil dalam penelitian, pelayanan perijinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batu sudah transparan, namun belum diikuti dengan akuntabilitasnya. Sedangkan untuk hambatan yang ada diantaranya, sarana operasional belum memadai, jumlah pegawai yang ada tidak sesuai dengan beban kerja dan ruangan yang tersedia, masih ada diskriminasi dalam pelayanan, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengurus IMB. Sehingga pelayanan yang ada belum dapat mewujudkan pelayanan prima. Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Prima PENDAHULUAN