ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PENJUALAN RUMAH SEDERHANA SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN KEBIJAKAN FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus pada Perusahaan Pengembang Perumahan yang Terdaftar di APERSI Korwil Malang) - Davisco Hutajulu (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015)
Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu mencapai 11,22% di tahun 2015. Meningkatnya biaya hidup mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti rumah. Pemerintah selaku pelayan publik menyadari hal ini dan berupaya untuk memberi keringanan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal memenuhi kebutuhan rumahnya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014, pemerintah menetapkan bahwa rumah sederhana yang diperoleh oleh MBR tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada MBR untuk memiliki rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan rumah sederhana di Kota Malang antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat penjualan rumah yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN.Kata Kunci: PMK Nomor 113/PMK.03/2014, PPN, Rumah Sederhana, Masyarakat Berpenghasilan Rendah