Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015 - Muh. Afdal Yanuar (The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, 2019)
Sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime), kedudukan tindak pidana pencucian uang dilihat berdasarkan terjadinya tindak pidana tersebut secara faktual. Akan tetapi, jika cara memandang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime seperti itu dipertahankan dalam hal pembuktian, maka riskan untuk membuat tidak efektifnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan-keadaan tertentu, utamanya dalam hal materiele dader tindak pidana asal tersebut sedang berstatus DPO. Oleh sebab itu, dimunculkanlah sebuah ide yang pada pokoknya menghendaki agar dalam keadaan demikian, masih dimungkinkan untuk dibuktikan tindak pidana pencucian uangnya. Konsep itu disebut dengan istilah independent crime, yang melihat kedudukan TPPU dari perspektif unsur esensial dari delik pencucian uang, dan dari perspektif pembuktian tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dan hal tersebut juga tidak menyalahi apa yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015, sebagaimana dalam ratio decidendi putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa frasa