DINAMIKA DIGITALISASI MANAJEMEN LAYANAN PENGADILAN - Zulfia Hanum Alfi Syahr (Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 2020)
Pengadilan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum dan peradilan. Terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang semuanya ada di bawah Mahkamah Agung RI. Upaya optimalisasi pelayanan pengadilan senantiasa dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai kebijakan yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Kebijakan yang sangat berdampak pada perubahan kualitas layanan pengadilan menjadi lebih informatif, transparan dan akuntabel adalah dengan dimulainya penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Program SIPP menjadi langkah awal transisi layanan peradilan secara konvensional menuju era digital. Kebijakan digitalisasi dalam peradilan berkembang secara bertahap hingga diterapkannya e-court dan e-litigasi sebagai wadah utama terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah melihat perkembangan layanan pengadilan dari masa ke masa yang dianalisis secara deskriptif untuk mengkaji penerapan kebijakan layanan peradilan yang sudah ada hingga era globalisasi 4.0 saat ini. Hasil dari kajian ini merupakan riwayat kebijakan-kebijakan terkait layanan pengadilan yang masih konvensional hingga terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia.