KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS - Anggi Afrilla; Ubaidullah Ubaidullah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
GOVERNMENT POLICY OF BANDA ACEH IN HIV AND AIDS PREVENTIONAnggi Afrilla[1]Ubaidullah[2](tokekaf18@gmail.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPemerintah Kota Banda Aceh menciptakan misi pada urutan keempat ‘Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’. Dengan ini hasil suatu proses arah sektor kesehatan di Kota Banda Aceh menurut visi secara umum adalah “Mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam Bingkai Syariah”. Misi urutan kesatu dinas kesehatan Kota Banda Aceh sebagai penanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, mausiawi, adil merata, bermartabat dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai-nilai islam. Saat ini Banda Aceh berada diperingkat teratas banyaknya kasus pengidap HIV AIDS di Aceh, Ironisnya jumlah kasus terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan Aceh mencatat sepanjang tahun 2017 ditemukan 133 kasus, diantaranya HIV 55 dan AIDS 78 di Banda Aceh ditemukan 23 kasus selanjutnya menyusul Aceh Utara dengan 18 kasus, Aceh Taming 18, Bireun 10 kasus, Pidie 6 kasus, Subulussalam 4 kasus, Aceh selatann 4 kasus, Langsa 5 kasus, Aceh Besar 3 kasus, Aceh tenggara 4 kasus dan Aceh Timur 6 kasus. Dalam kurun waktu dari 2004 – 2017 sudah sebanyak 1.300 kasus HIV AIDS yang menyerang warga Aceh. Sementara baru 630 orang baru dideteksi dan terbanyak masih tetap kota Banda Aceh sebanyak 77 Kasus. Artinya, masih ada separuh yang belum ditemukan dan tidak pernah datang atau konseling kepada Dinas Kesehatan setempat untuk menjalani pengobatan. Dilihat dari rentan usia yang terbanyak terjangkit virus itu berada di usia produktif antara 20 – 45 Tahun. Dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Ketertarikan penulis melakukan penelitian kebijakan pemerintah menanggulangi HIV AIDS karena untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus HIV AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini hanya mengandalkan Qanun No 11. Namun upaya yang dilakukan pemerintah Aceh berjalan dengan sangat baik. Adapun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai menanggulangi HIV AIDS yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti Meningkatkan Kewaspadaan Universal di sarana pelayanan kesehatan, program penanggulangan VCT, sosialisasi pencegahan HIV AIDS di sekolah, dan pelayanan komunikasi publik. Kata Kunci : kebijakan pemerintah dan menanggulangi ABSTRACTThe government of Banda Aceh created a fourth “improving public health quality” mission. With this results a process of health sector in Banda Aceh according to the general vision is