PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) ACEH) - Mardaya Mardaya; Ubaidullah, M.A. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2020)
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK(STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) ACEH) INSTITUTION OF POLITICAL PARTIES (CASE STUDY OF THE PROVINCIAL BOARD OF MANAGEMENT (DPP) THE PARTY OF THE INDONESIAN JUSTICE AND UNITY (PKP INDONESIA) ACEH) Mardaya, Ubaidullah, M.A. Ardiansyah, S.IP., M.A Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK, Pelembagaan partai politik memberi pengaruh besar terhadap kemenangan suatu partai politik. Ketika pelembagaan suatu partai kurang baik maka akan memberi pengaruh terhadap perolehan suaranya. PKPI merupakan partai yang sudah lama berdiri di Indonesia dan selalu ikut serta dalam pemilu di Indonesia, tetapi perolehan suaranya selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu baik di pusat maupun di provinsi khususnya di Provinsi Aceh. Selama pemilu di Aceh dari pemilu 1999 sampai pemilu 2019 DPP PKPI Aceh tidak pernah memperoleh kursi di DPRA lebih dari satu kursi. Sedangkan partai ini sudah lima kali ikut serta dalam pemilu di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelembagaan partai politik DPP PKPI Aceh dalam menghadapi pemilu di Aceh dan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota DPRA DPP PKPI Aceh sudah menggambarkan tingkat pelembagaan partai politik yang tinnggi atau rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik analisis data penelitian pada lapangan, data primer yang langsung didapatkan dari wawancara di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui penafsiran terhadap buku-buku, jurnal, berita dan bacaan-bacaan yang terkait dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan DPP PKPI Aceh dalam menghadapi pemilu di Aceh adanya keterlambatan lolos menjadi peserta pemilu 2014 dan 2019, terjadinya kisruh dalam tubuh PKPI, DPP PKPI Aceh hanya hadir ditengah masyarakat pada saat pemilu, dan DPP PKPI Aceh merupakan partai kader minim. Pola rekrutmen DPP PKPI Aceh tidak dijalankan sesuai AD/ART PKPI. DPP PKPI Aceh juga merekrut orang-orang di luar partaiuntuk di calonkan menjadi anggota DPRA. DPP PKPI Aceh belum memiliki tingkat pelembagaan partai politik yang tinggi dikarena adanya kisruh dalam tubuh PKPI yang berkepanjangan dari 2016 sampai sekarang. Kurangnya eksistensi identitas DPP PKPI Aceh dikalangan masyarakat Banda Aceh, disebabkan DPP PKPI Aceh kurang melibatkan masyarakat secara umum dalam agendanya yang diselenggarakan. DPP PKPI Aceh tidak memiliki hubungan dengan aktor luar dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dikarena DPP PKPI Aceh kader yang duduk di pemerintahan Aceh sangat minim. Dimana DPP PKPI Aceh sudah mengikuti pemilu liam kali pemilu di Aceh dan sudah berumur 20 tahun 7 bulan, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat Banda Aceh terhadap identitas partai seperti logo, toko DPP PKPI Aceh, dan lain-lain. DPP PKPI Aceh juga belum menggambarkan pola rekrutmen calon anggota DPRA yang tinggi sesuai dengan pelembagaan partai politik. Disebabkan DPP PKPI Aceh tidak menjalankan sesuai AD/ART dan merekrut orang-orang diluar partai.Kata Kunci : DPP PKPI Aceh, pelembagaan partai politik, pola rekrutmen.ABSTRACT, The political party's institutionalization has a major influence on the victory of a political party. When the institutionalization of a party is poor it will influence the acquisition of the vote. PKPI is a long-established party in Indonesia and always participated in the elections in Indonesia, but the acquisition of his voice has always decreased from time to time both in the central and in the province especially in the province of Aceh. During the election in Aceh from the 1999 election to the election of 2019 DPP PKPI Aceh never had a seat in DPRA more than one seat. While the party has five participated in the elections in Aceh. The purpose of this research is to identify the constitutional of the political party of DPP PKPI Aceh in the face of the elections in Aceh and to know the pattern of recruitment candidate DPRA DPP PKPI Aceh already described the level of constitutional political party Tinnggi or Low. This research uses qualitative methods with a discrete approach. Technical analysis of research data on the field, primary data is directly obtained from interviews at the research site or research object. As for obtaining secondary data through interpretation of books, journals, news and readings related to the problem. The results showed DPP PKPI Aceh in the face of elections in Aceh is a delay to qualify to the election participants 2014 and 2019, the occurrence of controversies in the body PKPI, DPP PKPI Aceh only present in the midst of society at the time of elections, and DPP PKPI Aceh is a minimal cadre party. The recruitment pattern of DPP PKPI Aceh is not executed according to the AD/ART PKPI. DPP PKPI Aceh also recruited people outside the party to be nominated as a member of DPRA. DPP PKPI Aceh has not had a high level of constitutional political parties due to the existence of the company in the body of PKPI prolonged from 2016 until now. Lack of existence of identity DPP PKPI Aceh among the people of Banda Aceh, because DPP PKPI Aceh less involve the public in general in the agenda held. DPP PKPI Aceh has no relationship with outside actors in policy making. This was because DPP PKPI Aceh cadres who sit in the Aceh government is very minimal. Where DPP PKPI Aceh has followed the election of Liam election in Aceh and is 20 years 7 months, but this does not affect the knowledge of the community of Banda Aceh to party identity such as logos, stores DPP PKPI Aceh, and others. DPP PKPI Aceh also has not yet described the recruitment pattern of prospective DPRA members in accordance with the institutionalization of political parties. Because DPP PKPI Aceh does not run according to AD/ART and recruit people outside the party.Keywords: DPP PKPI Aceh, the institutionalization of political parties, recruitment pattern