Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh);IMPLEMENTATION OF ARTICLE 34 PARAGRAPH 1 UUD 1945 CONCERNING POOR FACILITIES AND CHILDREN REMAINED BY COUNTRIES (Study of the City Government of Banda Aceh) - T. Mulya Maulinda; Ubaidullah Ubaidullah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
ABSTRAKUndang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada kenyataan dilapangan saat ini, Undang-Undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Di kota Banda Aceh yang merupakan ibukota dari provinsi Aceh, kita dengan mudah menemukan para fakir miskin yang mendapat penghasilan dari mengemis di jalanan, pusat keramaian, warung kopi, lampu merah dan rumah ibadah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi dan faktor penghambat yang dialami pemerintah kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini, strategi yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan dan penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sedangkan faktor yang menjadi kendala pemerintah kota banda aceh adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat kota Banda Aceh, baik yang menjadi objek kebijakan maupun masyarakat umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan fakir miskin dan anak terlantar di kota Banda Aceh. kurangnya kesadaran beberapa pihak yang belum mengerti bahwasanya permasalahan tersebut adalah tanggungjawab bersama masih menjadi kendala. Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Fakir Miskin, Anak Terlantar. ABSTRACTThe 1945 Constitution is the constitutional foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia and as the highest basic law in the administration of national and state life. Like Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads