REALISASI APBA TAHUN 2017 (Studi Kasus Pada Keterlambatan Pengesahan APBA Tahun 2017) - Aulia Syafahri Siregar; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
APBA REALIZATION IN 2017(Case Study on 2017 APBA Endorsement Delay)AuliaSyafariSiregar[1]EffendiHasan[2](Auliasyafari@gmail.com, Effendi@unsyiah.ac.id)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala AbstrakAnggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBA akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kemudian diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri no 13 tahun 2006 bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan ditetapkan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Akkibat dari keterlambatan penetapan APBA tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efesien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses penyusunan dan belanja aceh (APBA) 2017 serta faktor dan dampak yang menyebabkan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Penelitian menggunkan metode kualitatif melaui kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwanya dinamika politik yang terjadi selama proses penyusunan APBA, eksekutif mendominasi kebijakan anggaran tahun 2017 dari pada DPR Aceh sehingga usulan DPR Aceh tidak tertampung, serta terjadinya misskomunikasi antara Pemerintah Aceh dan dpra hingga terjadi tolak tarik kepentingan. Keterlambatan pengesahan APBA 2017 karena deadlock pembahasan karena tidak ada titik temu kepentingan antara pihak Pemerintah Aceh dan DPRA, serta keluarnya Peraturan Pemerintah no 18 2016 dimana konsekuensinya APBA tahun 2017 wajib disesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang baru, sehingga bergesernya waktu pembahasan. Serta adanya wacana akan di peraturan Gubernur APBA 2017 yang menyebabkan miss komunikasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh. Serta dampak dari keterlambatan APBA yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan maksimal dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Aceh. Dan di sarankan kepada pemerintah Aceh ke depan nya di harapkan membuka komunikasi yang inten dengan DPR Aceh sehingga usulan program baik. Kata kunci : Realisasi , Anggaran, Keterlambatan , Aceh Abstrack The Aceh Expenditure Budget (APBA) has a very important role in regional development planning. The delay in the APBA determination will have a direct impact on the implementation of development in the region. The process of budgeting for regional expenditure revenues is then regulated in the Minister of Home Affairs regulation No. 13 of 2006 that regional budget revenues and expenditures are the basis of regional financial management within a budget year and are stipulated no later than one month before the relevant fiscal year is implemented. As a result of the delay in the determination of the APBA, the implementation of development programs and activities became ineffective and inefficient. The purpose of this study is to understand the process of drafting and spending Aceh (APBA) 2017 as well as the factors and impacts that caused delays in ratifying the Aceh Budget Revenue and Expenditure (APBA) 2017. Research uses qualitative methods through field studies and literature. The results of the study show that the political dynamics that occurred during the APBA drafting process, the executive dominated the 2017 budget policy from the Aceh DPR so that the proposal of the DPR Aceh was not accommodated, as well as the occurrence of misscommunication between the Aceh Government and the DPR until the interest was rejected. Delay in the approval of the 2017 APBA due to the deadlock of discussion because there is no meeting point of interest between the Aceh Government and the DPRA, and the issuance of Government Regulation No. 18 2016 in which the 2017 APBA must be adjusted to the new regional apparatus, so the discussion period shifts. And the discourse will be in the 2017 APBA Governor regulation which causes a miss of communication between the DPRA and the Aceh Government. As well as the impact of the APBA delay which resulted in development not running optimally and affecting Aceh's economic growth. And it is recommended that the Aceh government in the future be expected to open inten communication with the Aceh DPR so that the proposed program is good.Keywords: Realization, Budget, Delay, Aceh[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing