Perlakuan Hukum yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan Hukum Adat - Hari Suroto; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2020)
ABSTRAK Adanya dua hukum yang mengatur tentang Khalwat sangat berpotensi merugikan Pelaku khalwat, dikarenakan pelaku khalwat dapat di kenakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah atau Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini dapat memberikan beban ganda bagi pelaku Khalwat. Pelaku khalwat yang telah dihukum menggunakan Qanun jinayat dapat dikenakan dengan hukuman Adat Gampong. Qanun Jinayat tentang Khalwat memberikan sanksi berupa cambuk paling banyak 10 kali, atau denda emas paling banyak 100 gram dan penjara paling lama 10 bulan sedangkan sanksi Adat dapat berupa teguran, nasihat, pernyataan maaf, denda, diusir dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya Peradilan Adat yang tidak mengerti tentang Hukum Adat yang menangani kasus Kahlwat yang mengakibatkan masih ada potensi sanksi ganda yang diterima pelaku Khalwat yaitu hukum Adat dan Qanun Jinayat. Seperti yang terjadi di Gampong Tanjung Selamat setelah di selesaikan dengan Qanun Jinayat namun dikenakan Hukum Adat kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadirnya dua hukum yang mengatur Khalwat menyebabkan ketidak adilan serta terjadinya potensi menerima sanksi ganda bagi pelaku Khalwat. Kata kunci: Khalwat, Qanun Jinayat, Hukum Adat, Sanksi GandaThe different legal treatment for the perpetrators of the Khalwat between Jinayat law and customary law ABSTRACT The existence of two laws governing the khalwat is potentially detrimental to the perpetrators of the khawah, because the perpetrator of the khalwat can be put on Qanun Aceh No. 6 of 2014 about Jinayat law or Qanun Aceh number 9 year 2008 on the formation of indigenous and customary life Customs. It can provide a double burden for the perpetrators of Khalwat. The perpetrators of the khalwat who had been punished using the law of Jinayat could be imposed with Gampong customary punishment. Qanun Jinayat about Khalwat gave sanctions in the form of a whip at most 10 times, or the gold fine at most 100 grams and imprisonment for 10 months while customary sanctions can be a strike, advice, apology, fines, evicted and so forth. This type of research is qualitative. Data collection techniques by interviews and documentation as well as library studies. The results of the authors do indicate that there is a customs justice that does not understand the customary law that handles the case of Kahlwat that resulted in there is still a potential double sanction of the perpetrators of Khalwat namely customary law and Jinayat law. As happened in Gampong Tanjung Selamat after finishing with the law of Jinayat but the Customary law was imposed again. So it can be concluded that the presence of the two laws governing Khalwat caused injustice and the potential to receive double sanction for the perpetrators of Khalwat. Keywords: Khalwat, Qanun Jinayat, Customary Law, Double Sanctions