PERBEDAAN PERLAKUAN PETUGAS WILAYATUL HISBAH DALAM PENERTIBAN BERPAKAIAN SYAR’I DI JALAN RAYA KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENGENDARA RODA DUA DAN RODA EMPAT ( Analisis Konsep Subaltern) - Dara Rahmayani; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2020)
ABSTRAK Kontrol atas pakaian telah dilakukan oleh pemerintah Aceh sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah selaku polisi syariah melakukan pengawasan terhadap pakaian masyarakat Aceh dengan cara penertiban di jalan raya. Fenomena yang terjadi saat melakukan penertiban pakaian petugas Wilayatul Hisbah hanya menertibkan pakaian pengendara roda dua namun tidak dengan pengendara roda empat. Penelitian ini berusaha untuk memperlihatkan bagaimana suatu aturan hanya berlaku bagi sekelompok orang masyarakat. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan konsep Subaltern oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara secara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan telah menyebabkan terciptanya pemahaman yang multitafsir sehingga menghasilkan beberapa konsekuensi yaitu pertama, terciptanya berbagai asumsi oleh pihak penegak hukum syariat Islam dan masyarakat terhadap aturan penertiban pakaian yang dilakukan petugas Wilayatul Hisbah. Kedua, terciptanya mekanisme aturan tentang penertiban pakaian secara sepihak oleh petugas Wilayatul Hisbah sehingga tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga, bergesernya tujuan Qanun tentang pakaian yang awalnya untuk pelaksanaan syiar Islam menjadi pengontrolan moral perempuan atas pakaian yang digunakannya sebagai cara agar tindak kekerasan seksual tidak terjadi di ruang publik.Kata kunci: Aturan berpakaian, Wilayatul Hisbah, Subaltern, Pengontrolan moral perempuan. ABSTRACT Control of clothing has been carried out by the Aceh government as one comes from the implementation of the Islamic law. Wilayatul Hisbah as Sharia policy supervise the clothes of Acehnese people by controlling roads. The phenomenon that occurs when controlling the clothes of officers, Wilayatul Hisbah only disciplines the clothes two-wheeled riders, but no with four-wheeled riders. This study is trying to show how rule applies only to a group of people. For analyzing these problems, this study uses concept Subaltern by Gayatri Chakravorty Spivak. Furthermore, This study uses is descriptive qualitative methods with primary and secondary data sources. Data collection use in-depth interviews and library research. The results of this study shows that the lack of clarity of rules has caused the creation of multiple interpretations so as to produce several the consequence. First, the creation of various assumptions by Islamic Sharia law enforcers and the community regarding the regulation of the order of clothes carried out by officers of the Wilayatul Hisbah. Second, Wilayatul Hisbah officers, the creation of a mechanism for regulating unilaterally dressed by officer Wilayatul Hisbah so he didn’t give a space for the community to participate. Thirdly, the shifting of Qanun’s goal of clothing, which was originally for the implementation of Islamic symbols, became the moral control of women in the clothing they used as a way to prevent sexual violence abuse does not occur in public space.Keyword: Control of clothing, Wilayatul Hisbah, Subaltern, Moral control of women.