PKM PEMBUATAN BLUEPRINT APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING PROGRAM KEGIATAN DAN KEUANGAN DESA MADULANG KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG MADURA - Siti Marwiyah; Achmad Muzakki; Slamet Kacung; Syahrul Borman (LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2020)
Sistem Informasi Monitoring Kegiatan dan Keuangan Desa (SIMKD) merupakan sistem yangdapat didasarkan pada teknologi cloud computing. Dengan SIMKD maka pemerintah desa tidakperlu direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatansistem. Harapan dengan adanya sistem Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Dan KeuanganDesa ini adalah pemerintah desa dapat mandiri dalam pengelolaan informasi dan administrasiyang dilakukan. Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Dan Keuangan Desa iniditujukan khusus untuk mendapatkan model pengelolaan informasi dan administrasi yangdilakukan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan visi dan misiKabupaten Sampang dalam semangat otonomi daerah. Pengabdian ini memiliki tujuan kemitraanantara pemerintah desa dengan dunia pendidikan untuk memberikan kontribusi mendasar padapelayanan publik. Tujuan Pengabdian ini untuk pengembangan Prototipe model kebijakanpembangunan Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Dan Keuangan Desa dapat berhasilbilamana ditunjang oleh kemampuan perangkat desa yang memadai. Kenyatannya, hal ini masihkurang di kalangan perangkat desa di lingkungan Desa Madulang Kecamatan Omben KabupatenSampang. Dengan adanya pendampingan pembuatan aplikasi Sistem Informasi MonitoringKegiatan Dan Keuangan Desa diharapkan aparatur desa mampu memberikan pelayanan berbasisIT. Hasil dari pengabdian ini berupa Blueprint Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kegiatan danKeuangan Desa Madulang dapat dijadikan sebagai gambaran perangkat desa dan masyarakatdalam menyusun kegiatan dan keuangan desa seperti pemasaran produk UMKM, transparasipenggunaan anggaran buat masyarakat, sehingga kegiatan tidak hanya infrastruktur danperbaikan jalan yang selama ini dilakukan dalam penggunaan anggaran desa