MENAKAR SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN - Satrio Ageng Rihardi; Arnanda Yusliwidaka (STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, 2020)
ABSTRAKSistem pendidikan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan tentang desentralisasi diserahkan pada Pemerintah Daerah masing-masing. Khususnya dalam kebijakan jalur zonasi berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam perolehan jumlah siswa. Contohnya ada satu siswa di SMAN Kota Magelang terpaksa tidak dapat sekolah favorit, selain itu protes dari pihak orang tua murid. Penelitian secara normatif empiris yang dianalisis secara diskriptif kualitatif. Pemerintah wajib melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan mengenai sistem nasional pendidikan di era desentralisasi melalui: Evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam sistem zonasi untuk mendata kecukupan sekolah; Pemerataan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai; Guru yang memadai untuk setiap zona; Ketersediaan informasi secara online maupun melalui pamflet dan papan pengumuman; Perlunya dipetakan dampak sistem zonasi. Jika memperhatikan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dapat dikatakan lebih efektif dan efisien untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang.Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, PPDB, Desentralisasi ABSTRACTThe education system is in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Policies on decentralization are left to the respective Regional Governments. Especially in the zoning policy policies affect the quality of the implementation of education, especially in the acquisition of the number of students. For example, there was one student in Magelang City High School who was forced to not get a favorite school, besides protesting from the parents. Empirical normative research that is analyzed by descriptive qualitative. The government is obliged to carry out continuous improvement of the national education system in the decentralization era through: Evaluation of the readiness of local governments in the zoning system to record the adequacy of schools; Equitable education with adequate facilities and infrastructure; Adequate teachers for each zone; Availability of information online as well as through pamphlets and bulletin boards; The need to map the impact of the zoning system. If you pay attention to this, then the implementation of education decentralization policy can be said to be more effective and efficient for the world of education in the future.Keywords: Policy, Zoning, PPDB, Decentralization