Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon - Johny Urbanus Lesnussa (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejauh mana pemberdayaan masyarakat di Negeri Halong Kecamatan Baguala. Permasalahan adalah Sejauh mana pemberdayaan masyarakat di Negeri Halong Kecamatan Baguala. Populasi dalam peneltian ini adalah seluruh aparat desa yang berjumlah 25 orang dan seluruh kepala keluarga yang berjumlah 175 orang. Sehingga total populasi dalam penelitian ini adalah 200 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 17 responden (34%) responden mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Negeri Halong kurang baik dengan alasan tidak tercukupinya kebutuhan dasar. 16 responden (32%) mengatakan kurang baik karena tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya. 19 responden (38%) responden mengatakan bahwa kurang baik karena kesenjangan 20 orang (40%) responden mengatakan kurang baik karena kurangnya partisipasi masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Dan 14 responden (28%) mengatakan kurang baik karena belum mendapatkan hak-haknya.This study aims to determine the extent of community empowerment in the State of Halong, Baguala District. The problem is the extent of community empowerment in the State of Halong, Baguala District. The population in this study were all village officials, amounting to 25 people and all family heads totaling 175 people. So that the total population in this study was 200 people. The results of this study indicate that 17 respondents (34%) of respondents said that the welfare of the people of the State of Halong was not good on the grounds of not fulfilling basic needs. 16 respondents (32%) said that it was not good because there was no equal access to resources. 19 respondents (38%) of respondents said that it was not good because of the gap of 20 people (40%) of respondents said it was not good because of the lack of community participation to take part in the decision making process. And 14 respondents (28%) said that it was not good because they did not get their rights.