TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (PEER TO PEER LANDING / CROWFUNDING ) DI INDONESIA - Zein, Subhan (Feb Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2019)
Dunia usaha berkembang sangat pesat, merambah industri keuangan dengan hadirnya penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik/Financial Technolog (fintech). Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa KeuanganÂ (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK di bentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan pelaksananya yakni Peraturan Bank Indonesia Â Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).Â Kata kunci : Otoritas Jasa keuangan (OJK), penyedia jasa pinjaman dana berbasis elektronik (Fintech).