Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018 - Fauzi Iswari; Yahanes Alri; Mira Mira (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2020)
Dalam proses pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam BAB XI Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah turut serta dalam pembuatan produk hukum daerah, salah satunya memberi masukan dan saran melalui konsultasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan konsultasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (socio legal research). Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, dan melalui wawancara dengan masyarakat dan stake holders. Setiap data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok tahun 2018, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam menghadiri undangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota Solok dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, dan memberikan masukan berupa saran-saran, pendapat dan juga kritikan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas.