Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan - Marten Bunga (ILIN Institute, 2020)
Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang Desa mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan tentang berbagai asas-asas dalam pembentukannya. Kedua, Kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Desa Tidak lagi berkedudukan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebeh tinggi. Selain setelah berkedudukan sebagai peraturan Perundangan yang diakui. Timbulnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundangan. Research study problems; First, the principle of village regulation according to the Village Law, Second, the position of the village regulations according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Research Methods using normative juridical research methods. Research Results that, First, In the case of the principle of village regulation, of course, it must refer to the Village Law on rural areas, which in the provisions explains the various principles in its formation. Second, the position of village regulations according to the Village Law is no longer domiciled as a further elaboration of the higher legal regulations. Aside from being domiciled as a legislation that is recognized. The emergence of Law Number 6 of 2014 concerning villages immediately affirms the regulation of Law Number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations.