KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI DI INDONESIA - Rahmi Rahmi (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima, 2019)
Kebebasan pers dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain, dimana sebuah sistem yang besar akan mempengaruhi sub sistem yang berada di dalamnya. Sejarah Pers Indonesia telah menunjukan bagaimana keterkaitan antara sistem politik, sistem pers. Sistem pers yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter juga, demikian juga sistem politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas (kebebasan pers). Sebuah demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pers yang bebas dan kebebasan pers tidak akan tercapai tanpa sistem yang demokratis. Di Indonesia kebebasan pers memiliki landasan hukum diantaranya, UUD 1945, UU Pers 1999, UU Penyiaran 2002 dan lain-lain.