Analisi Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan - Mahmudi Mahmudi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)
Human Rights is a set of rights attached to nature and human existence as a creature of Allah SWT and is His grace that must be respected, upheld and protected by the state government law, and every person. However, today in line with the development of the legal and political dynamics that human rights abuses, particularly related crimes against humanity. This paper wants to describe and analyze crimes against humanity in the review of fiqh jinayah. At the end of the article concluded that, first, crimes against humanity is a form of human rights violations are severe, such as: (1) murder; (2) extermination; (3) slavery; (4) expulsion; (5) the deprivation of liberty; (6) torture; (7) rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and sterilization; (8) the persecution of a particular group or association that is based on equality political opinion, race, nationality, ethnicity, religion, culture, and gender; (9) forced disappearances; and (10) the crime of apartheid. Second, in fiqh jinayah, sanctions can be given to the offender of crimes against humanity can be hudud, qisas, and ta'zir, according to the type of crimes being committed. Abstrak: Hak manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah, dan setiap orang. Namun, dewasa ini selaras dengan berkembangnya dinamika hukum dan perpolitikan sering terjadi pelanggaran HAM, khususnya terkait kejahatan kemanusiaan. Tulisan ini ingin mendeskripsikan dan menganalisa kejahatan kemanusian dalam tinjauan fikih jinayah. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa, pertama, kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berupa: (1) pembunuhan; (2) pemusnahan; (3) perbudakan; (4) pengusiran; (5) perampasan kemerdekaan; (6) penyiksaan; (7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan; (8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, agama, budaya, dan jenis kelamin; (9) penghilangan orang secara paksa; dan (10) kejahatan apartheid. Kedua, dalam fikih jinayah, sanksi yang bisa diberikan pada pelaku kejahatan kemanusiaan bisa berupa hudud, qisas, dan ta’zir, sesuai dengan jenis kejahatan kemanusiaan yang dilakukan.