IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI: STUDI KASUS PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI - Rina Endah Sulistyowati; Ike Rachmawati; Dine Meigawati (GoAcademica Research dan Publishing, 2019)
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi khususnya pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Metter dan van Horn. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan sosial wanita rawan sosial ekonomi di Kota Sukabumi masih belum maksimal, karena ukuran dan kebijakan pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan daerah provinsi, sumber daya finansial yang kurang mencukupi seluruh kegiatan, karakter agen pelaksana yang tidak tegas dalam menindak lanjuti kelompok usaha yang kurang berkembang, sikap pelaksana yang acuh terhadap keberlangsungan program kegiatan, dan komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan. Abstract The purpose of this study was to determine the implementation of social welfare implementation policies in the City of Sukabumi, especially the empowerment of women with socio-economic vulnerability. This study uses the theory of policy implementation proposed by van Metter and van Horn. The method used in this research is qualitative method. The results of the study found that the implementation of the social empowerment policy for women with socio-economic vulnerability in Sukabumi City was still not optimal, because the size and policies in the implementation were not in accordance with provincial regulations, insufficient financial resources for all activities, the character of the implementing agent was not firm in taking action follow up underdeveloped business groups, implementing attitudes that are indifferent to the sustainability of the activity program, and communication that is not done directly between policy makers and policy targets.