ANALISIS PENCAPAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 - Khansa Henovanto; Muhammad Mansur; Siti Ghina; Zahra Karyna Putri (GoAcademica Research dan Publishing, 2019)
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini senada dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi salah satu hal yang perlu ditunaikan oleh tiap pemerintahan, tak terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Komisi Informasi memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana pemerintahan ini merupakan salah satu pemerintahan provinsi dengan permohonan informasi paling banyak dibanding provinsi lain. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu mendapatkan penghargaan tersebut. Hasil analisis ini berhasil menemukan bahwa walaupun DKI Jakarta telah berhasil meraih penghargaan ini, tetap ada hal yang perlu menjadi evaluasi, sehingga analisis ini juga mencari permasalahan yang bisa menjadi bahan masukan baik bagi pemerintahan provinsi DKI Jakarta sendiri maupun pemerintahan provinsi lainnya agar terus menerapkan dan mendukung keterbukaan informasi publik. Abstract A good government is one who applied transparency and accountability in their administration. This is similar to Indonesian law no. 14 of 2008 about Public Information Openness. This law has become an obligation for every government organization, including provincial government of DKI Jakarta. In 2019, DKI Jakarta has received an award from Information Commission by being one of the most government organizations that applied Public Information Openness. Moreover, DKI Jakarta has experienced being the most requested of any public informations. This research intends to find out what has provincial government of DKI Jakarta done until they reach the award. The result of this analysis is even though DKI Jakarta has reach its succeed, there is few things that needs to be considered, so that it can be evaluated by DKI Jakarta itself or any other provincial government, along with the goals that all of the governments will always apply and support Public Information Openness.