TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Yunanto Bayuaji (GoAcademica Research dan Publishing, 2019)
Abstrak Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu teori ini di arahkan secara khas ilmu hukum. Keberadaan teori ini adalah untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Temuan dari penelitian ini adalah pentingnya mengisi kekosongan wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kata Kunci: Pemerintah daerah, Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Hukum. Abstract In government affairs, the government delegates part of the affairs to the government apparatus or regional government representatives. The regional government consists of the regional head and deputy regional head as the highest government holders in the area and as part of the State administration. This research is a normative juridical research, therefore this theory is in the discussion that is typical of legal science. The theory of this research is to provide a solid foundation, in each study must discuss the analysis relating to the analysis and construction carried out methodologically, systematically and consistently. The findings of this study are important which help the deputy regional head vacancies to help regional heads carry out their duties and functions. This is because the Ministry of Home Affairs has not confirmed in a legal product, the filling of regional representative positions is carried out in accordance with the provisions of the legislation concerning the election of regional heads Article 17 of Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Keywords: Local government, Position Deputy Regional Head, Law.