Penguatan Aspek Kelembagaan Program Revitalisasi Perkebunan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma - nFN Andriati; I Gusti Putu Wigena (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2011)
EnglishAt present, most of smallholders’ oil palm plantation surpasses their economical age. The smallholding oil palm plantation needs replanting, but it was constrained by institutional, technical, financial, and socio-economic aspects. The research was carried out at Sei Pagar, Kampar District, Riau Province from January-December 2007 using an Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. Data collection was conducted through a Focus Group Discussion (FGD) method of 14 selected respondents. The data was analyzed using the software of Criterium Decision Plus (CDP). The results show that that natural resources conservation, human resources skill, and local government policies are the influencing factors for implementing of the replanting program. The key actors that need roles improvement are farmers’ groups (POKTAN), local government (PEMDA), and non government organization (NGO). Increasing their roles should go along with farmers’ and local government’s incomes improvement and job creation. Smallholding oil palm plantation management should be based on establishment of farmers’ groups and federation of farmers’ groups (GAPOKTAN). Based on the stakeholders’ role and link, Smallholders’ Self-Reliance Initiative (PRIMATAMA) is an alternative approach in accordance with actual conditions. IndonesianSaat ini, sebagian besar kelapa sawit plasma sudah melewati umur ekonomis dan diperlukan peremajaan dengan kendala seperti aspek kelembagaan, teknis, finansial, dan sosial ekonomi. Untuk itu, dilakukan penelitian lapang yang bertujuan untuk mempelajari aspek kelembagaan melalui penguatan peranan dan keterkaitan pemangku kepentingan dalam Program Revitalisasi Perkebunan untuk peremajaan kebun kelapa sawit plasma. Penelitian dilakukan di Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dari bulan Januari-Desember 2007 dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pengumpulan data dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dari 14 responden yang diambil secara purposif (purposive sampling). Data yang terkumpul dianalisis dengan perangkat lunak program Criterium Decission Plus (CDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelestarian sumber daya alam (SDA), keterampilan sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan pemerintah sebagai faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam implementasi program tersebut. Aktor kunci yang perlu ditingkatkan peranannya adalah kelompok tani (Poktan), pemerintah daerah (PEMDA), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peningkatan peranan aktor tersebut harus diiringi dengan peningkatan pendapatan petani, pendapatan asli daerah (PAD), dan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan dari alur kelembagaan yang dibangun. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma yang berpijak pada peningkatan peranan petani melalui pembentukan Poktan atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai alternatif yang berpeluang tertinggi untuk keberhasilan perkebunan kelapa sawit plasma. Berdasarkan peran dan keterkaitan stakeholders, alur kelembagaan model Perintisan Kemandirian Petani Plasma (PRIMATAMA) merupakan alternatif yang cukup sesuai dengan kondisi di lapangan.