Militer Dan Kapitalisme Ersatz: Bisnis ABRI Pada Masa Orde Baru - Julianto Ibrahim (Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada, 2002)
Setelah jatuhnya rejim Suharto, keberadaan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial politik digugat oleh banyak pihak. Mereka menganggap bahwa tidak seharusnya ABRI menempati jabatan-jabatan di luar Hankam yang seharusnya menjadi porsi golongan sipil. Menurut Bilveer Singh, dalam kebanyakan masyarakat barat, peran militer pada dasarnya adalah untuk mendukung aspirasi politik masyarakat di bawah kepemimpinan sipil. Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Samuel P. Hutington yang mengatakan bahwa mayoritas profesional militer di barat menerima kekuasaan sipil sebagai hak yang sudah semestinya ada. Oleh karena itu, ketika militer “menyimpang” dan ikut campur tangan dalam urusan sipil, maka sebagaimana dikatakan oleh Taufik Abdullah, muncul kekhawatiran yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan illegal telah dilakukan. Pemikiran yang menempatkan militer sebagai kekuatan yang mendukung sipil untuk menjalankan urusan yang menjadi “bagiannya” tidak sepenuhnya diterapkan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Kajian-kajian yang memperlihatkan intervensi militer dalam bidang politik menunjukkan bahwa kepentingan militer dan krisis yang dihadapi suatu negara mendorong militer ikut campur tangan dalam urusan sipil. Hal itu bisa dilihat dari kajian yang dikemukakan oleh Harol Crouch , Amos Perlmutter , Finer maupun Claude Welch. Kajian mereka memperlihatkan bahwa intervensi militer dalam segala bidang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Intervensi militer dalam bidang politik tidak dapat dipisahkan dengan penguasaan militer dalam bidang lain seperti bidang ekonomi.