PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR: 1719/PDT.G/2018/PA.BWI DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA POLIGAMI - ABDUR ROHMAN (UNIVERSITAS ISLAM MALANG, 2019)
Dapat dideskripsikan, bahwa pelaksanan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian sama antara suami dan para istri, sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ditetapkan harta bersama dalam perkara ijin poligami, adalah demi kemaslahatan dan melindungi Harta bersama Pemohon dan Termohon, agar istri yang baru tidak mengklaim harta bersama tersebut dengan menerapkan 3 pilar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumKata kunci: kepastian hukum, poligami, perkawianan It can be described, that the distribution of the gono-gini assets in the polygamy marriage is the same as the distribution of the gono-gini assets in a monogamous marriage, where each pair gets an equal share between husband and wife, as intended in Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 Compilation of Islamic Law. Determined joint property in the case of a polygamy permit, is for the benefit and protection of Assets with the Petitioner and Respondent, so that the new wife does not claim the joint property by applying the 3 pillars of legal objectives namely justice, expediency and legal certainty Keywords: legal certainty, polygamy, marriage