Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia - Andina, Elga (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016)
In this paper we elaborate the psychosocial factors that affecting Indonesian community in dealing with LGBT movement. There has been an increase of LGBT campaign in the beginning of 2016 where they’re demanding protection from discimination, violence, and constitutional barriers. However, LGBT is still considered deviation to local wisdom, making it abnormality according to American Psychiatry Association (APA)’s guidance. LGBT movement is in contrast with most people’s belief, healthy behavioral patterns, and positive children’s developmental phase. Parents are worry that their kids will engage in sexual disorder. Childhood is the most important phase to prepare for functional adulthood. Thus, government is clear when saying there’s no room for LGBT movement. Even so, as a citizen, LGBT people are the subject that must abide and be protected by the law. Therefore, government must implement the law precisely without exception to make sure everyone’s safe. At the same time, government need to deliver more education and socialization to increase respecting behavior among citizens. Dalam tulisan ini kami mengelaborasi faktor-faktor psikososial yang memengaruhi komunitas Indonesia ketika berhadapan dengan gerakan LGBT. Terjadi peningkatan kampanye LGBT pada awal 2016 dimana mereka menuntut perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan hambatan konstitusional untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi, LGBT dianggap bertentangan dengan kearifan lokal, sehingga dapat disebut abnormalitas sesuai dengan petunjuk American Psychiatry Association (APA). Gerakan LGBT bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang, pola-pola perilaku sehat, dan tahap perkembangan anak yang positif. Orang tua khawatir jika anaknya melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling penting untuk mempersiapkan pada masa dewasa yang fungsional. Selain itu, Pemerintah juga sudah jelas menyatakan bahwa tidak memberikan ruang bagi gerakan LGBT. Akan tetapi, sebagai warga negara pelaku LGBT harus tunduk dan dilindungi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan hukum secara tepat dan tanpa pengecualian untuk memastikan semua orang terlindungi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan perilaku saling menghormati sesama warga negara.