KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM - Bambang Santoso (Universitas Pamulang, 2018)
Abstrak Polemik penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus tertunda. Rezim yang berkuasa sejak reformasi tidak mampu menyelesaikannya karena persoalan teknis-yuridis dan mempunyai nuansa khusus sehingga menyulitkan untuk diadakan pengadilan HAM bagi pelaku secara adil dan imparsial. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Implementasi kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat dihubungkan dengan prinsip negara hukum. (2) Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang untuk memberikan kepastian hukumKata Kuci: JaksaAgung, Pelanggaran HAM Berat, Prinsip Negara Hukum, KepastianHukum