PROPOSIONALITAS ALASAN POLIGAMI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - Ahmadi Hasanuddin D; Cholida Hanum; M. Saiful Rohman (Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018)
Pada dasarnya Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun hal tersebut tidak bersifat mutlak sehingga poligami dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Legalisasi poligami di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam pasal 3 hingga 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Pada UU ini juga dimuat syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami. Syarat Poligami sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga syarat ini terlalu mendiskreditkan perempuan dalam perspektif gender islam. Sehingga perlu adanya proporsionalitas alasan agar syarat dalam berpoligami tidak menyudutkan posisi perempuan. Ketiga syarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan ini harus diberikan pembatasan penafsiran agar tidak mendiskreditkan perempuan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam yang kemudian mengakibatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan atas syarat tersebut. Oleh karena itu, penulis menghimbau para hakim peradilan unuk mengubah paradigma penafsiran atas syarat tersebut agar terdapat proporsionalitas syarat bagi para pelaku poligami yang tidak mendiskreditkan perempuan.