KEBIJAKAN TRANSPLANTASI GINJAL DI INDONESIA - Makassari Dewi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, 2018)
Within the last few years there have been an increasing number of patients with end stage renal desease (ESRD). But the increase is not offset by the amount of the maximum service ESRD therapy. Compared with countries in the world, a renal transplant in Indonesia is still far behind. One of the hurdles is still weak due to regulatory support renal transplant in Indonesia. This article aims to look at the policy issues become an obstacle in the implementation of a renal transplant in Indonesia. This paper uses methods of regulatory reviews and articles related to a renal transplant. The analysis shows that the legal basis for a renal transplant in the form of existing legislation. However, the absence of specific regulations for a renal transplant and the decease donor in the form of technical instructions and guidelines for implementation rules became one of the obstacles in the development of renal transplantation in Indonesia. Renal transplants are covered by government funding, but still found gaps allocation of the amount of financing required a renal transplant so that implementation of clinical pathways on budgetary renal transplant is needed. ABSTRAK Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini telah terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit ginjal kronis (PGK) stadium akhir di Indonesia. Namun meningkatnya jumlah tersebut belum diimbangi dengan pelayanan yang maksimal terhadap terapi PGK stadium akhir. Dibandingkan dengan negara di dunia, transplantasi ginjal di Indonesia masih jauh tertinggal. Salah satu hambatannya adalah disebabkan masih lemahnya dukungan regulasi transplantasi ginjal di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat permasalahan kebijakan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode review peraturan dan artikel terkait transplantasi ginjal. Hasil analisa menunjukkan bahwa payung hukum terhadap transplantasi ginjal dalam bentuk perundang-undangan sudah ada. Namun, belum adanya peraturan spesifik terhadap transplantasi ginjal dan donor jenazah dalam bentuk petunjuk teknis dan pedoman peraturan pelaksanaannya menjadi salah satu kendala dalam pengembangan transplantasi ginjal di Indonesia. Transplantasi ginjal sudah ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, namun masih ditemukan kesenjangan alokasi besaran pembiayaan transplantasi ginjal sehingga diperlukan penerapan clinical pathways transplantasi ginjal pada penyusunan anggaran transplantasi ginjal.