Kajian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor (KMK) 514 Tahun 2015 di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas dan Implementasinya - Sri Idaiani; Tince Arniati Jovina; Widianto Pancaharjono; Danny Fajar Mogsa (Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, 2020)
Treatment services for people with mental disorders at the community health care center (CHC) still have problems even though supporting policies are available. The purpose of this study was to provide recommendations on policies related to the treatment for people with mental disorders in CHC. This study was conducted in 2018. Data collection was carried out through the review of relevant regulatory documents and in-depth interviews with eleven informants. The results of the study showed that the type of mental disorders diagnosis was less appropriate to the needs. Moreover, the doctors prioritized services than the content of regulations. Problems also occurred on the unavailability of mental disorders medicine because of the insigniﬁ cant number of cases and poor medicine needs planning. There was no sanction when the policy was not implemented. In conclusion, revision of the Minister of Health (MOH) decree number 514 is needed on the aspect of mental disorders diagnosis and competency level of the general practitioner. Dissemination of policies on mental health is needed for general practitioners. Abstrak Pelayanan pengobatan penderita gangguan jiwa di Puskesmas masih mengalami berbagai masalah meskipun kebijakan yang mendukung telah tersedia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengobatan penderita gangguan jiwa di Puskesmas. Kajian dilaksanakan pada tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen peraturan yang relevan serta wawancara mendalam terhadap sebelas informan. Hasil kajian menunjukkan jenis diagnosis gangguan jiwa yang kurang sesuai kebutuhan. Hal-hal lain yaitu dokter lebih mengutamakan pelayanan dibandingkan isi peraturan, ada masalah ketidaktersediaan obat gangguan jiwa karena kasusnya kecil dan perencanaan kurang baik. Tidak ada sanksi bila kebijakan tidak dijalankan. Kesimpulannya bahwa diperlukan perbaikan tentang jenis gangguan jiwa, tingkat kompetensi dokter umum pada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor 514 tahun 2015 dan diperlukan sosialisasi bagi dokter tentang kebijakan kesehatan yang berlaku.