BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA - Naswar, Naswar; Aminuddin, Aminuddin; Bachri, Syamsul; Yunus Wahid, Muhammad; Arie, Marthen; Zulfan Hakim, Muhammad (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2019)
Congko Village is one of the villages in the district of Marioriwawo, Soppeng District. In terms of its formation, this village is a unit of government known as 'local self-government', the village formed or formed supra village government. BUMDes is obliged to make the financial statements of all BUM Desa business units every month honestly and transparently. In addition, BUMDes is also required to report the progress of BUM Desa business units to village communities through village meetings at least twice a year. BUMDes must perform systematically written records or bookkeeping of daily transactions. Listing recording generally uses an accounting system. The function of accounting is to present financial information to internal and external parties and as a basis for making decisions. BUMDes internal party is the manager and the Board of Commissioners, while the external parties are district governments, banks, and communities that provide equity, as well as tax officials. AbstrakDesa Congko adalah salah satu desa di distrik Marioriwawo, Distrik Soppeng. Dalam hal pembentukannya, desa ini adalah unit pemerintahan yang dikenal sebagai 'pemerintahan sendiri lokal', desa yang membentuk atau membentuk pemerintahan desa supra. BUMDes wajib membuat laporan keuangan semua unit usaha BUM Desa setiap bulan secara jujur ​​dan transparan. Selain itu, BUMDes juga diharuskan melaporkan perkembangan unit bisnis BUM Desa kepada masyarakat desa melalui pertemuan desa setidaknya dua kali setahun. BUMDes harus melakukan catatan tertulis secara sistematis atau pembukuan transaksi harian. Pencatatan listing umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah manajer dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, bank, dan masyarakat yang menyediakan ekuitas, serta pejabat pajak.