PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Danetta Leoni Andrea (P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua, 2020)
Adanya otonomi daerah menimbulkan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah. Dalam hal ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah yang akan dibahas oleh penulis adalah lebih mengkhususkan kedalam hubungan kewenangan di bidang pendidikan. Mengingat bahwa sistem pendidikan nasional memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Selain itu, sebubungan dengan era globaisasi maka diperlukan pendidikan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas agar dapat bersaing di dunia Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dimana sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan insturumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pendidikan Nasional serta dengan menggunakan hasil kajian dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan antara pusat dengan daerah dapat terlihat dariotonomi daerah melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah salah satunya yaitu hubungan kewenangan yang dalam hal ini adalah hubungan kewenangan di bidang pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra.