TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK MEMODERASI PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN, POLITIK ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA - PPAS PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU) - R. Albeta, Febrina; Taufik, Taufeni; Rasuli, M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, 2015)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik anggaran dan partisipasi anggaran dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau. Dan apakah transparansi kebijakan public dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik anggaran dan partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau.Populasi penelitian ini adalah Badan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 39 SKPD/Badan. Metode pengambilan sampel mengunakan metode purposive sampling dimana target responden adalah anggota dewan dan pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan RKA-SKPD. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada 117 responden, namun hanya 90 responden yang mengisi kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dan analisis Uji Interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda.Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dukomen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sedangkan perencanaan anggaran dan politik anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dukomen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.Serta hasil uji interaksi menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau, sedangkan transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran, politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau.