The Emergence of New Religious Movement and Threats to Social Harmony in Kupang, East Nusa Tenggara - Kunawi Basyir; Suhermanto Ja’far (Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, 2020)
In the post-reformation era, a new situation of religious life has challenged the Indonesian people at large. Several conflicts arose in many areas to dispute socio-religious harmony. Kupang, East Nusa Tenggara, is not an exception. In this area, the conflict occurs along with the presence of new religious groups within society. Through a phenomenological approach, this research deals with some religious groups, such as Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Gafatar, Ahmadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and Khilafatul Muslimin in Kupang. These groups have grown significantly under social and state control which keep an eye on them, especially for every political goal concealed behind the movement. They are perceived as a threat to the existence of the government and the state. [Indonesia pasca-Reformasi melahirkan situasi baru dalam kehidupan keagamaan. Keharmonisan yang selama ini dibanggakan mendapat ujian oleh berbagai konflik sosial bermotif agama. Konflik keagamaan muncul di berbagai wilayah, termasuk di Kupang, NTT. Konflik ini beriringan dengan munculnya berbagai kelompok aliran keagamaan baru yang selama ini tidak ada di masyarakat. Melalui studi dengan pendekatan fenomenologi dan metode observasi partisipan, ditemukan bahwa terdapat beberapa aliran paham keagamaan seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Gafatar, Ahmadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Khilafatul Muslimin. Aliran-aliran keagamaan tersebut tidak memiliki akselerasi perkembangan yang signifikan. Masyarakat bersama aparat selalu mengawal, mengawasi serta mendampingi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dipandang akan membuat risau ketenteraman sosial. Sekalipun demikian, kelompok-kelompok ini memiliki potensi negatif ke depan karena sebagiannya tidak semata-mata organisasi dengan misi dakwah, tapi juga misi politik yang bertentangan dengan NKRI.]