FUNGSI SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) - Silviana, Ana (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020)
ABSTRAK Proses Pemberian Hak Tanggungan (HT) wajib dihadiri dan ditandatangani oleh pemberi HT, kreditor penerima HT dan 2 (dua) orang saksi serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya pemberi HT tidak dapat hadir pada saat pembuatan akta pemberian HT. Waktu berlakunya hipotik, dikenal dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH, kreditur baru akan memasang Hipotik apabila ada indikasi Debitur akan cidera janji. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui kuasa memasang Hipotik, Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang Hipotik pertama, kedua, dan seterusnya. UU No.4 Tahun 1996 mengenal SKMHT yang dalam prakteknya diidentikkan dengan SKMH. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji tentang fungsi SKMHT dalam pembebanan HT dan perlindungan hukum terhadap pemegang SKMHT. Penulisan makalah ini menggunakan metode pendekatan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasilnya, bahwa fungsi SKMHT dalam pembebanan HT adalah surat kuasa yang dibuat apabila debitur pemberi HT tidak dapat hadir dalam penandatanganan APHT di PPAT, karena pada asasnya pemberian HT wajib dihadiri dan dilakukan sendiri oleh pemberi HT. Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang SKMHT selama jangka waktu SKMHT tersebut berlangsung. Kata Kunci : Surak Kuasa Memebankan Hak Tanggungan, Fungsi, Hak Tanggungan ABSTRACKThe Granting of Mortgage Rights (HT) process must be attended and signed by the HT grantor, the HT recipient creditor and 2 (two) witnesses and the Land Deed Making Officer (PPAT). But there are times when the HT giver cannot be present when making a deed of granting HT. When the mortgage is effective, this can be done by making a Power of Attorney Installing a Mortgages (SKMH), but in practice at that time the parties did not immediately take on a mortgage. The new creditor will put up a Mortgage if there is an indication the Debtor will default. This is done with the consideration that through the power to install mortgages, creditors can at any time put up the first, second, and so on mortgages. Law No.4 of 1996 recognizes SKMHT which in practice is identified with SKMH. This paper aims to examine the function of SKMHT in the imposition of HT and legal protection for SKMHT holders. Writing this paper uses a secondary data approach in analyzing problems. The result is that the function of SKMHT in the imposition of HT is a power of attorney that is made if the debtor giving the HT cannot attend the signing of the APHT at PPAT, because in principle the HT granting must be attended and carried out by the HT grantor himself. Legal protection is given to SKMHT holders for the duration of the SKMHT. Key word : Power of Attorney Imposing Mortgage Rights, Functions, Mortgage Rights