TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ORANG TUA DAN ANAK - Widanarti, Herni (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020)
ABSTRAKSIPengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dalam perkawinan tercipta hubungan hukum di dalamnya yaitu antara suami istri, suami istri dan harta perkawinan, maupun hubungan orang tua dan anak. Dalam hal hubungan orang tua dan anak yang dilakukan dengan perkawinan campuran tentu berimplikasi terhadap akibat hukum bagi sang anak. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Hasil penelitian, akibat hukum terhadap anak perkawinan campuran berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 adalah status kewarganegaraan anak mengikuti sang ayah, dan anak luar kawin mengikuti kewarganegaraan sang ibu. Sedangkan dalam UU Nomor 12 tahun 2006 status kewarganegaraan anak mengikuti ayah dan ibu sehingga memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, karena pada saatnya harus memilih kewarganegaraan. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran, maka anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut pada saat berumur 18 tahun harus memilih kewarganegaraannya, lalu bagi anak yang belum dewasa perwalian ditentukan oleh proses pengadilan yang diputus oleh hakim. Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Orang Tua, Anak, Kewarganegaraan ABSTRACTThe definition of mixed marriages in the Marriage Law is regulated in Article 57, which reads: