Kebijakan Pemerintah dan Hukum Pidana terhadap Pembangunan Listrik Tenaga Panas Bumi : Studi Kasus Padarincang, Banten - Asep Sukmawan (Universitas Kuningan, 2018)
The author conducted this research with a background on how government policies and criminal law regulate criminal actions that occur in the construction of national electricity facilities. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study are the provisions of geothermal crime contained in Chapter X articles 67 to 77 of Law No. 21 of 2014 concerning Geothermal. Years or more, hence criminal offenses which have a maximum criminal threat of 2 (two) years down, are relative to the crime vonnis also under 2 (two) years, which means there is a possibility that the criminal is identical or approaching a mild podana type, both in the form of prison or confinement a substitute.Keywords: criminal acts; development AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagiamana kebijakan pemerintah dan hukum pidana dalam mengatur tindakan pidana yang terjadi dalam pembangunan sarana listrik nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah ketentuan tindak pidana panas bumi terdapat dalam Bab X pasal 67 sampai 77 Undang Undang No.21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.untuk pemahaman tentang tindak pidana yang ancaman pidananya meliputi penjara maksimum 2(dua) Tahun sampai dengan 5(lima) Tahun atau lebih lamanya, karenanya tindak pidana yang ancaman pidananya maksimum 2(dua) Tahun kebawah, adalah relative dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2(dua) Tahun,yang berarti ada kemungkinan pidananya identik atau mendekati jenis podana ringan, baik berupa penjara maupun kurungan pengganti.Kata Kunci : Tindak pidana; pembangunan