KEBIJAKAN ALTERNATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PADA SISTEM SUBAK - Sedana, Gede (Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra, 2011)
Tantangan subak ke depan adalah terwujudnya kelembagaan subak dengan kearifan lokalnya mampu menjadi organisasi yang dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomis anggotanya seiring dengan program-program pembangunan pertanian dan perdesaan. Orientasi ekonomis ini diperlukan untuk menghadapi era kesejagatan sehingga para petani anggota subak dapat meningkatkan pendapatannya dan sekaligus mampu mengantsipasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendaliTerdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dipertimbangkan dan dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif adalah menyangkut keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan pertanian khususnya di lahan sawah. Di antaranya adalah sebagai berikut: (i) pembentukan atau pengembangan perusahaan daerah untuk membeli produk-produk dari usahatani sawah; (ii) penyediaan jasa asuransi pertanian; (iii) penyediaan kredit pertanian; (iv) penguatan kelembagaan subak sebagai badan hukum; dan (v) penetapan lahan sawah abadi. Kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan secara bersinergi sebagai satu kesatuan.