KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas) (DISASTER MANAGEMENT POLICIES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY 1 (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas)) - Kemal Hidayah (Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara, 2015)
Lapindo Brantas mud?ow disaster in Porong Sidoarjo is blurred portrait of uncontrolled exploitation of natural resources so well that a systemic effect and extends not only to the community but also business and other sectors of the economy. This article intends to describe the dynamics of disaster managementpolicies in the region in the era of regional autonomy. Based on the facts on theground, most of the region do not yet have suf?cient awareness to mainstream disaster risk reduction in development planning policy. Dif?culties in integration policies because of its complexity policies should synergize. Ranging from disaster management policy itself (Act No. 24 of 2007), policy development planning (Law No. 25 of 2004), ?nancial policy areas (Law No. 17 of 2004) and local government policy (Law No. 32 of 2004 which has now been replaced by Law No. 23 of 2014). This complexity is also complicated by the problems caused by not singkronnya relationships between the content in these policies as well as at the level of cultural policies (perception, attitude and behavior) at the level of the public and policy makers.Keywords : Disaster management, Regional development policy, LapindoBencana luapan lumpur Lapindo brantas di Porong Sidoarjo merupakan potret buram eksploitasi SDA yang tidak terkontrol dengan baik sehingga berdampak sistemik dan meluas tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi juga pelaku usaha dan sektor perekonomian yang lainnya. Tujuan penulisan ini ingin menguraikan tentang dinamika kebijakan penanggulangan bencana di daerah pada era otonomi daerah. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunannya. Kesulitan dalam pengintegrasian kebijakan karena kompleksitasnya kebijakan yang harus di sinergikan. Mulai dari kebijakan penanggulangan bencana itu sendiri (UU No 24 Tahun 2007), kebijakan perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004), kebijakan keuangan daerah (UU No 17 Tahun 2004) dan kebijakan pemerintahan daerah (UU No 32 Tahun 2004 yang sekarang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014). Kompleksitas ini juga diperumit lagi dengan persoalan-persoalan yang disebabkan oleh tidak singkronnya relasi antar isi dalam kebijakan-kebijakan tersebut serta pada aras budaya kebijakan (presepsi, sikap dan perilaku) pada level masyarakat dan pembuat kebijakan.Kata Kunci: Penanggulangan bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, Lapindo